Batampos – Pemerintahan Tiongkok semakin agresif menawarkan berbagai insentif demi mendorong warganya menikah, mulai dari uang tunai, voucher pernikahan, hingga acara pernikahan massal. Namun, upaya ini dinilai belum mampu membendung tren melajang yang terus meningkat, terutama di kalangan generasi muda.
Contohnya Liao Xiaofen,29, yang menggelar pernikahan adat tradisional di Lyuliang, provinsi Shanxi. Selain tertarik pada adat setempat, keputusan menikah Liao diperkuat oleh insentif uang tunai sebesar 1.500 yuan dari pemerintah lokal bagi pasangan yang mendaftarkan pernikahan di sana.
Bagi masyarakat pedesaan, bonus ini tergolong menarik. Pendapatan bulanan penduduk desa di Tiongkok rata-rata sekitar 1.900 yuan, sehingga insentif tersebut menjadi daya tarik nyata, meski hanya bersifat pemanis bagi pasangan yang memang berniat menikah.
Sepanjang 2025, berbagai kota seperti Ningbo, Hangzhou, hingga Shaoxing di provinsi Zhejiang menawarkan voucher hingga 1.000 yuan, diskon foto pernikahan, paket bulan madu, hingga pernikahan bertema unik demi mendongkrak angka pernikahan dan kelahiran.
Namun para ahli menilai insentif finansial tidak cukup menyentuh akar masalah.
Demografer Yi Fuxian dari University of Wisconsin–Madison mengatakan, penurunan angka pernikahan dan fertilitas dipicu faktor struktural, seperti biaya hidup dan harga rumah yang semakin tinggi serta pengangguran anak muda. “Kalau kerja saja sulit, menikah dan punya anak jelas makin berat,” ujarnya seperti dikutip dari CNA, Jumat (19/12/2025).
Data Statistik resmi di Tiongkok menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan. Pada 2024, hanya 6,1 juta pasangan yang menikah di sana, turun hampir 55 persen dibanding 2013. Hampir 30 persen warga berusia 30 tahun masih lajang pada 2023, lebih dari dua kali lipat dibanding satu dekade sebelumnya.
Meski ada kenaikan tipis jumlah pernikahan di 2025 ini, analis menilai hal itu lebih disebabkan penyederhanaan proses administrasi, bukan meningkatnya minat menikah. Banyak perempuan muda mulai mempertanyakan apakah pernikahan sepadan dengan risikonya.
Su Meng,32, pekerja teknologi di Shanghai, memilih melajang karena merasa mandiri secara finansial dan melihat perlindungan hukum bagi perempuan dalam pernikahan masih lemah. Ia mengkritik aturan masa tunggu perceraian 30 hari dan minimnya perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.
Sosiolog Mu Zheng dari Universitas Nasional Singapura menilai, kekerasan verbal dan emosional di Tiongkok masih kerap dianggap urusan privat, padahal berdampak serius. “Jika negara ingin mendorong pernikahan, perlindungan hukum dan dukungan sosial harus diperkuat,” tegas Zheng.
Perubahan sosial juga menggeser makna pernikahan. Perempuan modern yang mandiri tidak lagi melihat pernikahan sebagai kebutuhan ekonomi, sementara ketimpangan gender dalam pengasuhan anak dan pekerjaan domestik tetap menjadi hambatan besar.
Meski begitu, sebagian perempuan muda masih terbuka pada pernikahan, asalkan tidak mengorbankan diri atau sekadar tunduk pada tekanan keluarga dan usia. Bagi mereka, pernikahan ideal adalah pilihan sadar, bukan kewajiban sosial.
Para analis sepakat, tanpa reformasi besar di bidang hukum, ekonomi, dan kesejahteraan sosial, insentif nikah hanya akan berdampak terbatas. Upaya kecil tidak cukup mengubah masalah demografi yang sangat kompleks. (*)
Artikel Tiongkok Beri Insentif Nikah, tapi Warganya Tetap Pilih Melajang pertama kali tampil pada News.
Artikel Tiongkok Beri Insentif Nikah, tapi Warganya Tetap Pilih Melajang pertama kali tayang di batampos.co.id.
