Wilayah perbatasan Kepri selama bertahun-tahun bergantung pada beras impor dari negeri seberang. Ketika kebijakan nasional berubah dan pasokan mulai terguncang, Bulog hadir menjaga ketersediaan pasokan bahan makanan di wilayah sempadan. Di tengah tantangan mengarungi laut dan biaya logistik yang mahal, badan usaha ini berkontribusi besar sebagai penyangga ketahanan pangan.
PROVINSI Kepulauan Riau merupakan salah satu wilayah paling unik dalam tata niaga pangan nasional. Berstatus sebagai daerah kepulauan dan kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone/FTZ), wilayah seperti Batam, Bintan, dan Karimun selama bertahun-tahun bergantung pada pasokan beras impor dari negara tetangga di Asia.
Ketergantungan itu bukan tanpa alasan. Kepri bukan daerah penghasil pangan. Kondisi geografis kepulauan, keterbatasan lahan pertanian, serta adanya regulasi sebelumnya yang membolehkan impor beras khusus ke wilayah FTZ, membuat beras impor menjadi pilihan utama masyarakat. Salah satunya, di Kota Batam, wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Singapura dan Malaysia.
Kedekatan geografis dengan dua negeri jiran ini membuat pasokan beras premium dari Thailand maupun Vietnam lebih mudah masuk ke Batam dan perlahan menjadi pilihan utama warga karena dinilai berkualitas baik dengan harga yang masih terjangkau.
Sehingga kemudian, beras impor bukan sekadar komoditas pangan, melainkan bagian dari pola konsumsi masyarakat sehari-hari yang telah terbentuk selama bertahun-tahun.
Bahkan, sebagian masyarakat menilai, beras impor punya sejumlah kelebihan. Selain teksturnya pulen dan tidak terlalu lembek saat dimasak, nasi dari beras impor juga dianggap lebih tahan lama dan tak cepat basi, sehingga cocok dengan selera masyarakat di wilayah kepulauan tersebut.
BACA SELENGKAPNYA di harian.batampos.co.id
Artikel Menjaga Beras di Ujung Negeri pertama kali tampil pada Metropolis.
Artikel Menjaga Beras di Ujung Negeri pertama kali tayang di batampos.co.id.
